Brigjen Pol Hendra Kurniawan Batal Dipecat dari Polri

Hendra Kurniawan yang menjadi sorotan publik setelah keputusan sanksi etik terhadapnya berubah. Perwira tinggi yang sebelumnya dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena keterlibatannya dalam kasus obstruction of justice kematian Brigadir J kini tetap menjadi anggota Polri dan hanya menerima sanksi demosi. Pergantian sanksi ini memunculkan banyak pertanyaan tentang konsistensi dan transparansi penegakan etik di tubuh Polri.

Keterlibatan dalam Kasus Brigadir J

Sebagai mantan Karopaminal Divpropam, Hendra Kurniawan dinilai ikut menghambat penyidikan kasus besar yang menyeret nama mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. Ia disebut mengambil peran penting dalam proses yang kemudian dikategorikan sebagai upaya menghalangi keadilan.

Putusan etik pada Oktober 2022 menjatuhkan sanksi PTDH, namun keputusan ini kemudian dibatalkan melalui mekanisme banding internal.

Proses Pembatalan dan Alasan Demosi

Beberapa poin penting yang menegaskan perubahan sanksi:

• Awalnya PTDH dijatuhkan setelah sidang etik 31 Oktober 2022.
   
• Melalui proses banding, hukuman berubah menjadi sanksi demosi 8–9 tahun.
   
• Penjelasan dari pihak keluarga menyebut bahwa karena vonis pidana hanya 3 tahun, maka demosi dianggap sebagai sanksi yang lebih proporsional.
   
• Dengan keputusan ini, Hendra tetap tercatat sebagai anggota Polri meski tidak menduduki jabatan struktural.

Dampak dan Implikasi bagi Polri

Keputusan ini memunculkan beberapa konsekuensi penting:

• Integritas institusi diuji karena perubahan sanksi dapat memengaruhi kepercayaan publik.
   
• Preseden bagi pelanggaran etik menunjukkan bahwa hukuman terhadap perwira tinggi dapat berubah setelah proses banding.
   
• Kepercayaan masyarakat kembali menjadi isu utama, terutama terkait transparansi keputusan internal Polri.
   

BACA JUGA: Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskás Award 2025

Keputusan bahwa Brigjen Pol Hendra Kurniawan batal dipecat dan hanya menerima demosi menjadi titik perhatian publik terkait bagaimana Polri memberikan sanksi kepada anggotanya yang terlibat pelanggaran serius. Perubahan putusan ini semakin menyoroti perlunya transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan etik. Publik kini menunggu langkah Polri selanjutnya dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara profesional dan setara.