DPR Dikecam Usai Tetapkan RKUHAP untuk Disahkan di Tengah Protes Publik

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menjadi sorotan publik setelah DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan. Keputusan ini muncul di tengah protes masyarakat sipil dan LSM yang menilai proses pembahasan KUHAP baru kurang transparan.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah tudingan pencatutan nama LSM dalam draf RKUHAP. Ia menegaskan bahwa seluruh organisasi yang menyampaikan masukan telah diakomodasi dalam proses penyusunan melalui klaster usulan.

Partisipasi Publik dan Kritik Terhadap Keterbukaan

DPR menyatakan bahwa pembahasan RKUHAP dilakukan secara terbuka melalui pengelompokan usulan dan pembahasan norma. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil tetap mengkritik bahwa proses tersebut belum mencerminkan transparansi yang memadai dan meminta agar seluruh tahapan legislasi benar-benar dibuka untuk publik.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menambahkan bahwa meskipun sebagian DIM telah dibahas, masukan publik masih diterima, dan DPR akan melanjutkan dialog dengan masyarakat selama masa reses.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal Tuai Kritik Usai Sebut MBG “Tak Perlu Ahli Gizi”

Kecepatan Pembahasan dan Tuduhan Tergesa-gesa

Proses pembahasan RKUHAP juga dipersoalkan karena dianggap terlalu cepat. Komisi III DPR membantah hal tersebut dengan menyampaikan bahwa tim perumus dan sinkronisasi bekerja sesuai prosedur dan bahwa ruang partisipasi tetap tersedia melalui rapat dengar pendapat.

DPR juga menegaskan bahwa substansi pasal masih dapat berubah mengikuti masukan lanjutan, meski beberapa bagian DIM sebelumnya sempat tertutup.

Permintaan Maaf DPR atas Aspirasi yang Belum Terakomodasi

Di tengah meningkatnya kritik, Habiburokhman menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa tidak semua aspirasi masyarakat sipil dapat diakomodasi dalam RKUHAP. Meski demikian, DPR berjanji mempertahankan ruang keterbukaan dan terus menerima masukan tambahan hingga sidang berakhir.

Dampak dan Implikasi Legislatif

Pembahasan RKUHAP yang berlangsung di tengah kritik publik memunculkan sejumlah konsekuensi penting terhadap kualitas legislasi dan persepsi masyarakat. Beberapa dampak berikut menjadi sorotan utama dalam dinamika politik dan hukum saat ini:

Kepercayaan Publik Melemah

Kritik terkait transparansi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR serta proses legislasi secara keseluruhan.

Kualitas Regulasi Dipertanyakan

Jika disahkan tanpa menyerap seluruh masukan signifikan, RKUHAP berpotensi melemahkan perlindungan prosedural dalam hukum pidana.

Kompromi Politik Tidak Tersampaikan

Meski DPR menyebut proses legislasi sebagai hasil kompromi, publik menilai bahwa sebagian aspirasi utama justru tidak memperoleh ruang yang cukup.

Polemik seputar RKUHAP DPR menunjukkan bahwa percepatan legislasi sering berbenturan dengan tuntutan keterbukaan dan partisipasi publik. Penolakan LSM dan kritik masyarakat sipil menandakan bahwa legitimasi RKUHAP masih dipertanyakan. Janji DPR untuk terus membuka ruang masukan menjadi penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik.