OTT KPK Tangkap Wali Kota Madiun Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap seorang kepala daerah pada awal 2026. Pada Senin 19 Januari 2026, lembaga antirasuah tersebut mengamankan Wali Kota Madiun Maidi bersama sejumlah pihak lainnya dalam operasi yang berlangsung di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan tim penyidik. Dalam operasi ini, KPK mengamankan total 15 orang yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang tengah diselidiki.

Detail OTT dan Barang Bukti

Dalam rangkaian OTT tersebut, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Dari 15 orang yang diamankan, sembilan orang termasuk Wali Kota Maidi langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Sementara pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan awal di daerah.

Dugaan Kasus yang Diselidiki

KPK mengungkapkan bahwa OTT ini diduga berkaitan dengan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan CSR yang ada di wilayah Kota Madiun. Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak. Penyidik menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Penetapan tersangka akan diumumkan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. KPK memastikan setiap langkah penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pembuktian yang kuat.

BACA JUGA: OTT KPK Menjerat Bupati Pati Sudewo

Dampak di Balai Kota Madiun

Pasca OTT terhadap Wali Kota Maidi, situasi di Balai Kota Madiun terpantau relatif lengang. Aktivitas pegawai terlihat terbatas, sementara beberapa kendaraan dinas masih terparkir di area perkantoran. Kondisi ini mencerminkan dampak langsung dari operasi KPK yang mengejutkan banyak pihak, termasuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Reaksi Publik dan Sorotan

Penangkapan Wali Kota Madiun Maidi menjadi perhatian luas masyarakat. Pasalnya, Maidi dikenal sebagai figur kepala daerah yang aktif dalam pembangunan dan berbagai program daerah. OTT ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintahan daerah, sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

OTT KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara negara terus dilakukan tanpa pandang jabatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap bentuk pengelolaan dana publik harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengungkap secara tuntas konstruksi perkara serta memastikan proses hukum berjalan adil dan terbuka.